Cara Mengurus Sertifikat Halal untuk Bisnis Kuliner

Di Indonesia, sertifikat halal menjadi syarat wajib bagi pelaku usaha kuliner untuk dapat memasarkan produknya. Sertifikat ini bukan hanya penting untuk memenuhi regulasi pemerintah, tetapi juga untuk membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan, terutama bagi konsumen Muslim yang mayoritas di Indonesia.

Berikut adalah langkah-langkah cara mengurus sertifikat halal untuk bisnis kuliner:

1. Persiapan Dokumen

Sebelum memulai proses pengajuan, persiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, antara lain:

• Data Usaha: Nama usaha, alamat usaha, NIB (Nomor Izin Berusaha), dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
• Data Produk: Nama produk, bahan baku, proses produksi, dan informasi alergen
• Data Pemilik Usaha: Nama lengkap, alamat, dan nomor telepon
• Data Pengurus Halal: Nama lengkap, alamat, dan nomor telepon (jika ada)
• Surat Permohonan Sertifikat Halal
• Denah Lokasi Usaha
• Foto Produk
• Foto Proses Produksi
• Surat Pernyataan Halal dari Pemasok Bahan Baku (jika ada)

2. Memilih Lembaga Sertifikasi Halal (LSH)

Pilihlah LSH yang terakreditasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Anda dapat mencari daftar LSH terakreditasi di website BPJPH.

3. Pengajuan Permohonan

Ajukan permohonan sertifikat halal ke LSH yang Anda pilih. Proses pengajuan dapat dilakukan secara online atau offline.

4. Audit Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)

LSH akan melakukan audit terhadap SJPH di tempat usaha Anda. Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk Anda memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.

5. Penerbitan Sertifikat Halal

Jika audit SJPH dinyatakan sesuai, LSH akan menerbitkan sertifikat halal untuk usaha Anda. Sertifikat halal berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang setelah masa berlakunya habis.

6. Kompleksitas Produk

Produk yang lebih kompleks dalam proses pembuatannya, seperti produk olahan daging, biasanya memiliki biaya sertifikasi yang lebih mahal dibandingkan dengan produk yang lebih sederhana.

Perkiraan Biaya Sertifikasi Halal:

• Usaha Mikro dan Kecil (UMK): Rp200.000 - Rp500.000
• Usaha Menengah: Rp2.400.000 - Rp5.000.000
• Usaha Besar: Rp5.000.000 - Rp10.000.000

Komponen Biaya Sertifikasi Halal:

• Biaya Pendaftaran: Rp100.000 - Rp200.000
• Biaya Audit: Rp1.000.000 - Rp5.000.000
• Biaya Penerbitan Sertifikat: Rp100.000 - Rp200.000

Biaya Tambahan:

• Biaya transportasi tim auditor LSH (jika diperlukan)
• Biaya konsultasi dengan ahli kehalalan produk (jika diperlukan)

Tips Menghemat Biaya Sertifikasi Halal:

• Pilihlah LSH terakreditasi B atau C yang umumnya memiliki biaya yang lebih murah.
• Gabunglah dengan asosiasi pengusaha kuliner untuk mendapatkan potongan harga sertifikasi halal.
• Ikuti pelatihan kehalalan produk untuk mempermudah proses audit SJPH.
• Siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dengan lengkap dan akurat agar proses audit SJPH berjalan lancar.

Tips Mengurus Sertifikat Halal

• Segera urus sertifikat halal setelah Anda memulai usaha kuliner. Hal ini untuk menghindari sanksi dari pemerintah.
• Pilihlah LSH yang berpengalaman dan terpercaya.
• Siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dengan lengkap dan akurat.
• Kerjasamailah dengan tim auditor LSH saat proses audit SJPH.
• Jaga kebersihan dan kehalalan produk Anda agar sertifikat halal dapat diperpanjang setelah masa berlakunya habis.

Mengurus sertifikat halal merupakan langkah penting bagi pelaku usaha kuliner di Indonesia. Dengan mengikuti langkah-langkah yang telah dijelaskan di atas, Anda dapat mengurus sertifikat halal dengan mudah dan efisien, dan membangun kepercayaan konsumen terhadap produk Anda.

Selain memerhatikan sertifikasi halal, agar bisnis kuliner yang sedang Anda jalankan berjalan dengan lancar, pengelolaan bisnis yang baik juga penting untuk dilakukan, salah satunya dalam hal operasional. Untuk itu, Anda memerlukan sistem operasional yang terintegrasi dalam mempermudah bisnis Anda, Runchise dapat menjadi solusi untuk membantu operasional bisnis kuliner Anda.

Jadwalkan demo dengan Runchise di sini, untuk mengetahui semua fiturnya.